KESADARAB HUKUM ATAS KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SABANGAU PALANGKA RAYA

Arbainah (2026) KESADARAB HUKUM ATAS KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SABANGAU PALANGKA RAYA. Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

	Text 22.41.025818-Pendahuluan.pdf Download (2MB)
	Text 22.41.025818-Karya-Full.pdf Restricted to campus network only Download (1MB)
	Text 22.41.025818-Formulir-Pernyataan.pdf Restricted to Terbatas untuk pengelola ETD Download (1MB)

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri) masih ditemukan di Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan tidak tercatat di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, kasus, dan perbandingan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama, penghulu, pasangan nikah siri, serta masyarakat, didukung observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Faktor yang memengaruhi antara lain kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, anggapan bahwa perkawinan yang sah secara agama sudah dianggap cukup tanpa pencatatan negara, serta keterbatasan akses terhadap layanan administrasi. Dampak dari perkawinan tidak tercatat terlihat pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta tidak adanya kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataan. Pelaksanaan program isbat nikah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 memberikan kontribusi dalam membantu legalisasi perkawinan serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat membutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan peran lembaga terkait, serta perluasan akses layanan administrasi perkawinan agar seluruh perkawinan dapat tercatat secara resmi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Kata Kunci:	Kesadaran hukum; pencatatan perkawinan; nikah siri; isbat nikah; Kecamatan Sabangau
Subjek:	A General Works > AC Collections. Series. Collected works
Program Studi:	Fakultas Hukum > Hukum Keluarga (S1)
Dosen Pembimbing 1:	Sanawiah
Dosen Pembimbing 2:	Ariyadi
Date Deposited:	18 Aug 2026 00:57
Last Modified:	25 Aug 2026 11:47
URI:	https://etd.umpr.ac.id/id/eprint/324

Actions (login required)

View Item